Pasukan Pertahanan Udara Macedonia atau Macedonian Air Defence Force (Makedonsko Voeno Vozduhoplovstvo i Protivvozdusna Odbrana atau VV i PVO) telah melakukan peningkatan kemampuan pesawat helikopternya yang diperoleh dari Rusia antara lain Mil Mi-8MT, Mi-17 dan disusul dengan upgrade Mi-24V.

Pelaksanaan upgrade yang dipercayakan kepada Elbit Systems dari Israel, akan meningkatkan kemampuan untuk operasional pada siang dan malam hari.  Dua unit Mi-17 yang sudah diupgrade kembali operasional di Bosnia-Herzegovina mulai januari 2007.

Perangkat baru yang melengkapi Mi-17 ‘Hip-HS’ ini antara lain sistem Aviator Night Vision Head-up Display 24 (ANVIS/HUD-24), seluruh layour cockpit, ruang kargo dan sistem lampu ekternal untuk disesuaikan dengan pengoperasian teropong malam (NVG). Modernisasi dilakukan untuk memenuhi standar NATO terutama untuk operasi terbang malam hari.

Menarik disimak sebuah wawancara televisi (Q-channel dan Channel Swara) antara host dengan tiga nara sumber; Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan, Wakil Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Direktur Utama PT. LEN Industri.  Intinya mengenai Industri Strategis (Pertahanan) dalam Negeri dalam mendukung kebutuhan TNI.

Hal yang cukup menarik disimak adalah penjelasan dari Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan yaitu, industri strategis dalam negeri adalah Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis atau BUMNIS.

Hal kedua adalah, akan dialokasikannya sebagian porsi anggaran Kredit Ekspor tahun anggaran 2006-2009 menjadi alokasi untuk porsi Industri Strategis Dalam Negeri.  Dan kini mekanismenya sedang disusun oleh pemerintah.   Hal ini merupakan angin segar bagi industri strategis nasional (BUMNIS).

Lalu dimana posisi industri swasta yang memiliki kemampuan dalam memproduksi peralatan militer atau kebutuhan TNI?

POSISI BUMNIS.  Saat ini Indonesia memiliki 10 BUMNIS, antara lain; PT. Dirgantara Indonesia, PT. PINDAD, PT. PAL Indonesia, PT. Krakatau Steel, PT. LEN Industri, PT. Dahana, PT. INTI, PT. Bharata Metal Work, PT. INKA, dan PT. Boma Bisma Indra.

Pada masa krisis moneter, Indonesia menandatangani perjanjian dengan Badan Dana Moneter Internasional (IMF) dengan salah satu syarat bahwa pemerintah tidak lagi memberikan subsidi kepada BUMNIS, terutama PT. Dirgantara Indonesia (PT. IPTN), karena dianggap merupakan pemborosan.  Namun oleh sebagian kalangan persyaratan tersebut diartikan sebagai pengkerdilan perkembangan kemampuan industri strategis nasional.

Saat ini Departemen Pertahanan memiliki tugas tambahan yaitu sebagai pembina Industri Strategis/Pertahanan.  Hal ini dituangkan dalam Pasal 16  Undang-undang  No. 3 tahun 2002, tentang tugas Menhan untuk mebina Industri Strategis/Pertahanan untuk kepentingan pertahanan.

Departemen Pertahanan juga telah mengupayakan untuk mencari rumusan yang terbaik dalam upaya pembinaan tersebut, antara lain dengan dilakukannya Round Table Discussion pada awal tahun 2005, namun hal ini tidak lagi terdengar kelanjutannya.

Sistem Komando dan Kendali (Kodal) dalam operasional system pertahanan merupakan salah satu pendukung manajemen dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari, baik dalam masa damai maupun pada masa krisis, sehingga pelaksanaan operasional akan lebih efisien dan efektif.

Efisien dan efektif juga berarti terjamin dalam segi keamanannya, terutama dalam jaring komunikasi data, gambar dan suara.  Juga dapat mengantisipasi efek dari peperangan elektronika (pernika).

“ Komando dan Kendali merupakan prosedur yang digunakan pengorganisasian secara efektif dan pengarahan bagi angkatan bersenjata untuk menyelesaikan misinya.”

“ Sistem Komando dan Kendali adalah peralatan, fasilitas dan personel yang diperlukan bagi komandan untuk melaksanakan efektifitas komando dan kendali angkatan bersenjata.”

Sistem Kodal sudah dikenal sejak jaman dahulu, dari yang sangat sederhana, yaitu sistem kentongan dikampung-kampung untuk memberikan peringatan dini, sampai yang moderen yang dikembangkan pada saat ini yaitu system K4ISR (Komando-Kendali-Komunikasi-Komputer-Intelijen-Surveillance-Reconnaisance).

Untuk membentuk sistem Kodal diperlukan berbagai persyaratan mendasar seperti, arsitektur dari sistem yang akan digelar, ketersediaan data startegis awal sebagai pendukung berjalannya jaringan.  Teknologi yang sudah ada dan yang akan diterapkan, sampai pada pola operasional yang akan digelar.  Kesiapan personil yang mampu mengoperasikan peralatan.

Arsitektur dari sistem akan memberikan mekanisme untuk pengertian dan mengenal kompleksitasnya.

Misalkan K4ISR akan dioperasikan pada suatu Markas Utama dan jaring sudah terpasang di Komando Utama yang tersebar di seluruh wilayah pertahanan.  Markas Utama disebut sebagai Induk Kodal, dan Markas Komando Utama merupakan cabang (remote) dari Induk Kodal.

Dalam gelar operasi, unit-unit operasional patroli rutin akan melaksanakan kegiatan rutin sehari-hari dengan dukungan data operasi yang tersedia dari pusat data di Induk Kodal, dimasukkan dalam pola operasi yang telah disusun sebelumnya. Katakanlah patroli yang dilakukan merupakan patroli laut yang dilaksanakan oleh sebuah kapal patroli bersenjata.
 

Saat patroli sudah berjalan sekitar satu jam, radar diruang operasi kapal patroli menangkap suatu obyek-X dan segera dianalisa sampai akhirnya obyek tersebut diketahui sebagai kapal militer asing.  Idealnya data yang diperoleh disampaikan ke Markas Komando Utama induknya untuk segera dianalisa guna merencanakan tindakan lanjut bagi unit kapal patroli tersebut.  Sampai tahap ini umumnya akan dijumpai situasi dimana data pendukung di Induk Kodal maupun di Markas Komando Utama tidak lengkap, maka sistem K4ISR akan terhambat dan justru akan menimbulkan kesulitan tersendiri.

Untuk negara-negara yang dukungan industri strategisnya masih kurang maju, kendala yang akan dihadapi dalam menerapkan K4ISR adalah dari segi teknologi peralatan, dan dukungan data operasi, selain kualitas personil.  Belum lagi alat utama sistem senjata yang ada juga tidak mendukung.

Hal ini dapat di ilustrasikan sebagai berikut; gelar satuan radar dari radar pertahanan udara menangkap suatu obyek yang pada tahap awal dilaporkan sebagai Laporan Sasaran X (Lasa-X), dalam waktu sekian detik kemudian Lasa-X sudah diketahui sebagai Laporan Sasaran pasti (Lasa) sebagai pesawat militer asing yang melintas diwilayah teritorial dan setelah dicek tidak memiliki ijin terbang diwilayah udara teritorial nasional.

Setelah dikontak dan diberi peringatan untuk keluar dari wilayah teritorial, Lasa ternyata tidak mengindahkan, maka Komando Pertahanan Udara akan segera menyiapkan batere Hanud dan Skadron Pesawat Tempur untuk menyongsong Lasa untuk diusir.  Disini akan timbul kendala apabila; Sista Hanud tidak memadai untuk menghadapi Lasa, atau Skadron Pesawat Tempur tidak memiliki kesiapan untuk mengudara.

Atau, Skadron Pesawat Tempur tidak memiliki dukungan senjata pada pesawat untuk menghadapi Lasa.  Maka sistem K4ISR yang nilainya sangat mahal akan tidak berguna.